TTS, MataTimorPos.com || Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Johny Army Konay, secara resmi menyerahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TTS dalam Rapat Paripurna DPRD TTS, Jumat (13/11/2026).
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari agenda pembahasan Ranperda pada Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, dengan salah satu agenda utama yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD TTS, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD TTS, anggota DPRD dari masing-masing fraksi, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) TTS, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten TTS.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Johny Army Konay menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas Ranperda APBD Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar pembahasan bersama DPRD.
Dalam pemaparannya, Army menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2027 mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan pelayanan dasar, belanja wajib, serta prioritas pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ruang fiskal masih terbatas dan pendapatan daerah masih sangat dipengaruhi oleh pendapatan transfer, sehingga penganggaran harus dilakukan secara cermat dan terukur,” jelas Army dalam penyampaian Pengantar Nota Keuangan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, peningkatan efektivitas pemungutan, serta pembenahan administrasi dan pengawasan pendapatan.
Pada sisi belanja, Army menyampaikan bahwa alokasi anggaran diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Perangkat Daerah diharapkan memastikan setiap alokasi memiliki sasaran, keluaran, dan hasil yang jelas serta dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Dalam Pengantar Nota Keuangan tersebut, Army memaparkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.574.352.532.583,00 atau sekitar Rp1,57 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp110 miliar.
PAD tersebut bersumber dari beberapa komponen penerimaan, di antaranya pajak daerah sebesar Rp38.219.390.542,00 dan retribusi daerah sebesar Rp11.002.816.410,00.
Army juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memperhatikan efisiensi belanja dan menetapkan skala prioritas di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Di tengah keterbatasan fiskal, perangkat daerah perlu menetapkan skala prioritas serta menghindari penganggaran kegiatan yang belum mendesak atau belum didukung kesiapan pelaksanaan,” ungkapnya.
Selain prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten TTS juga memperhatikan persiapan dukungan terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2027, dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah.
Dalam pemaparannya, Army menyebut Kabupaten TTS direncanakan menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan cabang olahraga bola voli dan sepak bola.
“Hal ini merupakan kesempatan bagi daerah untuk berkontribusi dalam menyukseskan agenda olahraga nasional sekaligus mendorong promosi daerah, aktivitas ekonomi masyarakat, dan pengembangan potensi pariwisata,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten TTS berkomitmen agar persiapan tersebut dilaksanakan secara terencana dan bertahap.
“Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan berkomitmen agar persiapan tersebut dilaksanakan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan kebutuhan yang benar-benar mendukung kelancaran pertandingan serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah,” tutup Army.
Penyerahan lima Ranperda tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan bersama DPRD TTS guna menghasilkan kebijakan daerah yang terarah, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.















