SoE, MataTimorPos.com || Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Eduard Markus Lioe, S.IP., SH., M.H., menegaskan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menjadi lokomotif perekonomian masyarakat desa sekaligus instrumen dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten TTS.
Hal itu disampaikan Eduard Markus Lioe saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah Kabupaten TTS bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Aula Mutis, Kantor Bupati TTS, Rabu (12/8/2026).
“BUMDes dibentuk dengan mandat besar sebagai motor penggerak ekonomi warga, mengonversi potensi desa menjadi sumber pendapatan desa dan diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten TTS,” ujar mantan anggota DPRD Provinsi NTT.
Rakor dengan agenda penguatan tata kelola dan pengembangan BUMDes/BUMDesma bersama sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian desa melalui pengelolaan potensi usaha yang lebih baik dan berkelanjutan.
Rakor yang dibuka Bupati TTS didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTS, Drs. Seperius Edison Sipa, M.Si serta Kepala Dinas PMD Kabupaten TTS, George Dominggus Mella, SH. M.Si.
Turut hadir dalam rakor tersebut diantaranya para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), para camat, kepala desa, tenaga pendamping desa tingkat kecamatan dan pendamping lokal desa, para direktur dan pengawas BUMDes.
Menurut Bupati Eduard, pendirian BUMDes tidak boleh berhenti pada pemenuhan formalitas administrasi. BUMDes harus mampu mengelola potensi yang dimiliki desa secara nyata sehingga memberikan manfaat bagi pendapatan asli desa (PADes) maupun perekonomian masyarakat.
“BUMDes bukan papan nama pajangan di kantor desa dan bukan pula sekadar memenuhi tuntutan administrasi,” tegasnya.
Mantan politisi Partai Hanura ini mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin pengelola BUMDes hanya sekedar menyusun rencana bisnis yang bagus di atas kertas, tetapi tidak dapat direalisasikan di lapangan.
Karena itu, ia berharap rakor tersebut menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi BUMDes yang telah berjalan.
“Kita hadir di sini untuk melakukan evaluasi jujur, otopsi masalah dan membedah total unit-unit usaha BUMDes yang sudah berjalan,” katanya.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah unit usaha BUMDes yang mengalami stagnasi, salah tata kelola, bahkan belum beroperasi secara optimal.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian, antara lain lemahnya manajemen internal, minimnya inovasi produk, serta kurangnya pendataan keberadaan aset produksi secara periodik.
Karena itu, Bupati meminta seluruh pengelola operasional BUMDes melakukan pembenahan agar potensi desa tidak hanya tercatat sebagai aset, tetapi benar-benar dikelola menjadi sumber pendapatan bagi desa dan masyarakat desa itu sendiri.
Bupati Eduard juga mengingatkan agar BUMDes tidak dibangun dengan orientasi semata-mata pada pencairan dan penyerapan Dana Desa (DD).
Menurutnya, keberadaan BUMDes harus diukur dari dampak nyata yang diberikan terhadap perekonomian masyarakat dan kontribusinya dalam mendorong kemandirian desa.
Selain membahas penguatan BUMDes, Bupati juga mengajak para camat dan kepala desa agar bersama masyarakat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan penuh semangat.
Ia mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal daerah saat ini tidak harus mengurangi semangat pemerintah dan masyarakat dalam memaknai serta memeriahkan peringatan kemerdekaan.
“Kepada Bapak Ibu Camat dan Kepala Desa, mari kita sama-sama menyelenggarakan kegiatan menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan api semangat kemerdekaan 1945,” ajaknya.
Ia meminta seluruh pihak tetap membangun kebersamaan bersama masyarakat dalam menyambut peringatan 17 Agustus 2026, meskipun kondisi fiskal daerah masih terbatas.
“Api semangat 1945 mari menjadi kebersamaan dan semangat yang sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan,” pungkas Bupati TTS.
