matatimorpos.com – TTS | Desakan keras dilontarkan Anggota DPRD Provinsi NTT, Dr. Inche D. P. Sayuna, S.H., M.Hum., M.Kn., terhadap pemerintah pusat yang dinilainya belum adil dalam menyikapi aspirasi pemekaran daerah. Politisi Partai Golkar ini menilai, enam Daerah Otonomi Baru (DOB) di NTT yang telah diajukan secara resmi oleh Gubernur seharusnya segera diproses, bukan terus-menerus ditahan di bawah dalih moratorium.
“Stop tebang pilih! Pemerintah pusat harus bersikap adil dan objektif. Aspirasi pemekaran enam DOB di NTT adalah harapan rakyat, bukan sekadar proposal administratif,” tegas Inche kepada wartawan, Minggu (27/7/2025), melalui pesan WhatsApp.
Ia menyatakan bahwa keputusan Presiden untuk membuka ruang pemekaran di Papua yang kini telah menjadi empat provinsi, semestinya menjadi pintu masuk bagi daerah lain yang telah lama mengusulkan DOB.
“Kalau Papua bisa dimekarkan, kenapa NTT tidak?” tanyanya retoris.
Inche menekankan pentingnya peran anggota DPR RI dan DPD RI asal NTT untuk tidak tinggal diam. Ia meminta mereka secara aktif mengawal aspirasi pemekaran melalui jalur politik formal maupun komunikasi intensif dengan kementerian terkait. “Jangan hanya duduk di Senayan, tapi tidak menyuarakan suara rakyat daerahnya sendiri,” sindirnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, usulan DOB harus melewati fase daerah persiapan selama tiga tahun.
Setelah masa itu, evaluasi akan dilakukan untuk menentukan kelayakan menjadi DOB definitif. Jika gagal, daerah tersebut harus kembali ke daerah induk. “Ini bukan proses instan. Pemerintah provinsi dan kabupaten pengusul punya tanggung jawab besar untuk memastikan kesiapan administratif, fiskal, dan SDM,” paparnya.
Inche juga memberi catatan kritis bahwa isu pemekaran tak boleh dijadikan komoditas politik. “Kita sering lihat, menjelang pemilu, isu DOB muncul, lalu tenggelam setelah pemilihan usai. Ini tidak boleh terjadi lagi. Rakyat butuh pelayanan, bukan janji,” tandasnya.
Menurutnya, pemekaran bukan beban negara, tetapi bisa menjadi solusi pemerataan pembangunan jika dijalankan dengan serius dan terukur. “Layanan publik akan lebih dekat, pembangunan bisa lebih merata, dan pemerintah lebih efektif. Inilah semangat sejati dari pemekaran daerah,” ujar srikandi kelahiran Jualin, TTS, itu.
Menutup pernyataannya, Inche Sayuna menyerukan agar pemerintah pusat segera memberikan kejelasan status enam DOB di NTT. “Jangan lagi ada daerah yang diabaikan hanya karena alasan politis atau teknis yang bisa diselesaikan. Enam DOB di NTT adalah amanat rakyat. Sudah saatnya negara hadir untuk memenuhi harapan itu,” pungkasnya.(lifa)
