Oleh: Merlin Lidya Cristin Lerrick
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Semester II
Institut Pendidikan Soe (IPS)
SoE, MataTimorPos.com || Prinsip kesetaraan di depan hukum atau equality before the law merupakan salah satu fondasi utama negara hukum. Dalam konsep ini, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, jabatan, suku, agama, maupun status politik.
Di Indonesia, prinsip tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Namun, pertanyaan yang kerap muncul di tengah masyarakat adalah, apakah prinsip kesetaraan di depan hukum tersebut sudah benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara?
Antara Idealisme dan Realitas
Secara normatif, Indonesia memiliki perangkat hukum yang menjamin perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Sistem peradilan, lembaga penegak hukum, hingga berbagai regulasi telah dirancang untuk memastikan tidak adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum.
Akan tetapi, realitas di lapangan sering kali memperlihatkan gambaran yang berbeda. Berbagai kasus yang mencuat ke publik menunjukkan adanya persepsi bahwa hukum masih “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”. Masyarakat kerap menilai bahwa individu yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau sumber daya ekonomi lebih besar memiliki peluang yang lebih baik dalam menghadapi proses hukum dibandingkan masyarakat biasa.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip kesetaraan di depan hukum benar-benar diterapkan secara konsisten.
Tantangan Penegakan Hukum
Terdapat sejumlah faktor yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan hukum di Indonesia.
Pertama, masih adanya ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Masyarakat yang memiliki kemampuan finansial dapat memperoleh pendampingan hukum yang lebih baik dibandingkan mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah.
Kedua, integritas aparat penegak hukum masih menjadi sorotan. Kasus-kasus pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi yang melibatkan oknum aparat dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Ketiga, adanya tekanan politik maupun kepentingan tertentu dalam beberapa kasus yang dianggap berpotensi mempengaruhi independensi proses penegakan hukum.
Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat juga menjadi kendala. Banyak warga yang belum memahami hak dan kewajiban hukumnya sehingga rentan mengalami ketidakadilan.
Upaya Mewujudkan Kesetaraan Hukum
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, berbagai upaya terus dilakukan untuk memperkuat prinsip kesetaraan di depan hukum. Reformasi di sektor peradilan, penguatan pengawasan internal lembaga penegak hukum, digitalisasi layanan hukum, hingga perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan langkah-langkah yang patut diapresiasi.
Peran masyarakat sipil, media massa, akademisi, dan organisasi bantuan hukum juga sangat penting dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum. Pengawasan publik yang kuat dapat menjadi instrumen efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Di sisi lain, pendidikan hukum sejak dini perlu terus ditingkatkan agar masyarakat semakin memahami hak-haknya serta mampu berpartisipasi aktif dalam menjaga supremasi hukum.
Kesetaraan Hukum sebagai Tugas Bersama
Kesetaraan di depan hukum bukan sekadar slogan konstitusional, melainkan tujuan yang harus terus diperjuangkan. Mewujudkan prinsip tersebut membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa, terutama lembaga penegak hukum yang menjadi garda terdepan dalam memastikan keadilan bagi setiap warga negara.
Hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin kesetaraan di depan hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pembenahan berkelanjutan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara hukum bukan terletak pada banyaknya aturan yang dibuat, melainkan pada kemampuan negara memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang siapa dirinya, mendapatkan perlakuan yang sama, adil, dan bermartabat di hadapan hukum.
Ketika hukum benar-benar berdiri tegak tanpa memihak, maka cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin mendekati kenyataan.
