TTS – Matatimorpos.com – Menanggapi pernyataan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Marthen Natonis, yang menyebut pihaknya masih menjadwalkan pemanggilan Kepala Desa Spaha, kuasa hukum masyarakat Desa Spaha mendesak agar lembaga legislatif tersebut tidak menangani persoalan ini secara setengah hati.
Kuasa hukum Arman Tanono, menegaskan bahwa persoalan dugaan penyelewengan dana Desa Spaha tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia meminta Komisi I DPRD TTS bersikap serius dan transparan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Kami meminta agar pemanggilan dilakukan secara resmi dan terbuka. Jangan hanya kepala desa yang dipanggil, tetapi kami sebagai pelapor juga harus diundang untuk bersama-sama mengikuti audiensi di DPRD,” tegasnya. Melaluipesan WhatsApp pada Sabtu (28/02/2026)
Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat adanya langkah konkret dan tegas dari DPRD maupun Pemerintah Daerah TTS dalam merespons persoalan tersebut.
Ia bahkan menilai penanganan kasus Desa Spaha terkesan lamban, berbeda dengan penanganan sejumlah kepala desa lain yang bermasalah dan langsung mendapat panggilan dari DPRD maupun bupati.
“Kami melihat seolah-olah persoalan di Desa Spaha ini tidak mendapat perhatian serius. Padahal laporan sudah berjalan. Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam penanganan kasus,” ujarnya.
Kuasa hukum masyarakat juga menyoroti belum adanya tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten TTS terhadap Kepala Desa Spaha. Ia menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan Bupati TTS untuk meminta agar segera memerintahkan Kepala BPMD mengambil langkah tegas.
“Kami mendesak agar kepala desa dinonaktifkan sementara dari jabatannya sampai proses hukum atas dugaan penyelewengan dana desa tuntas. Kami khawatir ada potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power untuk memengaruhi proses yang sedang berjalan,” tutupnya.
Saat ini, laporan dugaan penyelewengan dana Desa Spaha diketahui tengah berproses di Kejaksaan Negeri Soe. Kuasa hukum berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan independen dalam mengusut perkara tersebut.
Masyarakat Desa Spaha, lanjutnya, hanya menginginkan keadilan dan transparansi agar pengelolaan dana desa benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
