SoE, MataTimorPos.com|| Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dari Fraksi Partai Perindo, Drs. Yoram Nakamnanu, M.M., mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Bupati TTS, segera mengambil langkah konkret terhadap sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Yoram dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten TTS tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2025, Senin (10/8/2026).
Sejumlah persoalan diantaranya tata kelola pemerintahan desa serta kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah wilayah TTS, khususnya Kecamatan Amanuban Timur dan Amanatun Utara.
Salah satu point yang disoroti adalah pengelolaan aset Desa Oelet yang hingga kini tidak ada kejelasan terkait pertanggungjawaban dan serah terima.
“Mantan Kades Oelet masa jabatan sudah usai pada 1 Juni 2026, tapi sampai hari ini pertanggungjawaban terkait pengelolaan aset desa, termasuk kunci kantor desa, belum diserahkan, ini perlu menjadi perhatian pemerintah,” tegas Yoram.
Karena itu, ia mendesak Bupati TTS melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) segera memastikan proses serah terima aset Desa Oelet dilakukan sesuai ketentuan.
Yoram juga meminta dinas terkait untuk menelusuri sejumlah hal yang belum dipertanggungjawabkan oleh mantan kepala desa setelah berakhirnya masa jabatan.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan soal urusan administrasi pemerintahan desa, tetapi menyangkut pengelolaan aset dan kepentingan masyarakat yang membutuhkan kepastian dari pemerintah daerah.
Selain tata kelola desa, Yoram turut menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur di Kecamatan Amanuban Timur, Amanatun Utara, Kecamatan Fautmolo dan sejumlah kecamatan lainnya.
Politisi Partai Perindo asal Daerah Pemilihan (Dapil) TTS III itu mengatakan, aspirasi tersebut diterimanya saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu dengan masyarakat di daerah pemilihannya.
Ia berharap surat pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah tidak berhenti di meja birokrasi, tetapi segera ditindaklanjuti.
“Saya berharap kalau surat pengaduan sudah di meja Bapak Bupati, tolong ditindaklanjuti dengan serius karena kondisi masyarakat Kecamatan Amanuban Timur beda dengan kecamatan lain,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Yoram menyampaikan alternatif penanganan terhadap sejumlah titik ruas jalan yang belum dapat dibangun menggunakan aspal, penanganannya dapat diprioritaskan menggunakan material sirtu.
“Terkait penanganan infrastruktur di sejumlah titik ruas jalan yang karena keterbatasan anggaran dan tidak dapat dibangun aspal, Bapak Bupati melalui dinas PUPR bisa ditinjau ulang untuk dibangun dengan sirtu,” katanya.
“Kita berharap dengan upaya ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat, baik yang ojek, penjual sayur dengan sepeda motor, travel dan pengguna jalan serta akses ekonomi warga bisa berjalan normal,” lanjutnya.
Politisi berlatar mantan guru dan pengawas SMP pada dinas pendidikan ini menilai akses jalan yang layak sangat menentukan kelancaran aktivitas masyarakat, termasuk transportasi, kegiatan ekonomi, mobilitas warga serta pelaku usaha.
Ia juga meminta perhatian serius pemerintah daerah terhadap kondisi Jembatan Noebunu yang menjadi akses utama penghubung masyarakat di Kecamatan Amanuban Timur, Fautmolo, Fatukopa, Amanatun Utara, Kokbaun hingga Toianas dan Kabupaten tetangga Malaka.
Menurutnya, kondisi jembatan sudah sangat memprihatinkan, material berbahan kayu telah lapuk dan berhamburan sehingga sangat membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan.
Karena itu, ia meminta Bupati TTS melalui Dinas PUPR segera mengambil langkah penanganan sebelum kondisi tersebut menimbulkan kecelakaan dan memakan korban baru dilakukan perbaikan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Timor Tengah Selatan, Eduard Markus Lioe, mengakui pemerintah daerah saat ini menghadapi kondisi fiskal yang tidak kondusif. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Tentunya kita terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat kita di daerah, meskipun kita dalam kondisi fiskal kita tidak kondusif,” ungkap Bupati Eduard.
Terkait Jembatan Noebunu, Bupati mengatakan Dinas PUPR tengah berupaya melakukan perbaikan agar dilalui masyarakat dengan baik. Selain Noebunu, pemerintah daerah juga memberi perhatian terhadap Jembatan Noefatu di Desa Neke, Kecamatan Oenino.
Eduard mengatakan kondisi kedua jembatan tersebut sudah diusulkan ke pemerintah pusat dengan harapan adanya intervensi anggaran untuk mendukung penanganannya.
Terkait peningkatan ruas jalan Oe’oh-Ayotupas, khususnya pada titik Desa Oelet dan Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur, serta di Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, pemerintah menargetkan pekerjaannya terealisasi di tahun mendatang.
“Setelah kita konsultasikan, untuk infrastruktur jalan kita bisa bangun 5-6 km. Tentunya untuk ruas jalan Oe’oh-Ayotupas di titik Oelet dan Oeekam Amanuban Timur hingga Desa Nasi Amanatun Utara bisa terealisasi di tahun depan,” kata Bupati Eduard.
