Opini : Marfin
Matatimorpos.com || Keluhan yang mengemuka dari masyarakat Desa Spaha bukan sekadar keluhan biasa. Selain dugaan penyelewengan dana desa, pungutan liar terhadap air bersih serta pasir dan batu warna di Kolbano, hingga masalah pengelolaan dana BUMDES, muncul fakta yang lebih mengkhawatirkan—tanda tangan masyarakat diduga dipalsukan dan dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dana desa telah membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan wewenang yang terjadi begitu saja. Masyarakat berharap setiap tahapan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara transparan, dengan akses informasi yang mudah dijangkau oleh warga.
Kekhawatiran terkait kelambatan proses pengaduan di Kejaksaan Negeri Soe tidak bisa dianggap remeh. Keluhan mereka bukan hanya tentang kasus sendiri, tetapi juga mengenai prinsip keadilan dalam akses terhadap proses hukum dan responsivitas lembaga negara. Jika sistem yang seharusnya melindungi kepentingan publik justru terkesan lamban dan tidak konsisten, maka makna dari hukum dan tata pemerintahan akan tergerus.
Pertanyaan yang diajukan masyarakat—mengapa desa lain mendapatkan respon lebih cepat sementara kasus Spaha terkesan “macet”—memunculkan keraguan mendalam tentang konsistensi dalam penanganan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang di daerah. Jika memang ada perbedaan dalam kecepatan tanggapan antar kasus, hal ini bukan hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan lembaga hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan persepsi bahwa ada diskriminasi dalam penerapan hukum. Permintaan audit mulai tahun 2022 bahkan 2020 juga masuk akal dan harus didukung. Dugaan penyelewengan yang diduga terjadi bertahun-tahun tidak dapat diteliti secara parsial. Audit yang hanya mencakup tahun 2024 dan 2025 tidak akan memberikan gambaran komprehensif mengenai perjalanan penggunaan dana desa yang dinilai tidak transparan. Hanya dengan meneliti rentang waktu yang lebih luas, akar masalah dapat teridentifikasi dengan jelas dan tanggung jawab dapat ditentukan secara tepat.
Ancaman masyarakat untuk melakukan konsolidasi jilid kedua dan turun ke jalan adalah sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Ini menunjukkan bahwa saluran hukum dan mekanisme pengaduan yang seharusnya berjalan dengan baik belum mampu memberikan rasa keadilan yang diharapkan oleh warga. Pemerintah daerah, Inspektorat, dan Kejaksaan perlu segera mengambil langkah kongkrit: mempercepat audit dengan cakupan tahun yang sesuai, memberikan transparansi terkait perkembangan proses pengaduan secara berkala, dan menindaklanjuti setiap temuan dengan tegas tanpa pandang bulu. Kasus Desa Spaha seharusnya menjadi momentum penting untuk mereformasi sistem pengaduan dan penanganan kasus terkait keuangan desa di Kabupaten TTS.
